Mungkin ini kesekian kali saya menulis tentang ketidakadilan pemerintah khususnya pemerintah kota/kabupaten terhadap warga miskin. Tulisan ini terinspirasi dari Berita Trans7 tentang penggusuran yang dilakukan oleh SatPOL PP Kota Bogor terhadap anak jalanan dan gelandangan disana.
Susahnya mencari pekerjaan formal, membuat banyak warga miskin berusaha dengan segala kemampuan. Bagi mereka yang masih punya modal, mereka biasanya membuka lapak kaki lima dan berjualan seadanya. Sebagai PKL, mereka mendapat untung yang nantinya bisa untuk biaya hidup dan makan sehari-hari.Bagi yang punya modal lebih kecil lagi,mereka biasanya mengamen atau jadi buruh kasar. Yang tidak punya modal sama sekali, akan memilih menjadi pengemis dan peminta-minta.
Tapi apapun usaha mereka, baik menjadi PKL, pengamen atau pengemis, mereka harus menghadapi nasib sama yaitu dikejar-kejar secara tidak manusiawi oleh Sat POl PP. Mereka dikejar dan berusaha menghindar semampunya dari kejaran petugas, setelah ditangkap mereka yang melawan diseret paksa ke mobil dan dibawa ke Dinas Sosial setempat.Penertiban yang dilakukan oleh Pol PP dilakukan dengan alasan menjaga keindahan kota.
Masalah sosial yang sudah menjadi penyakit kronis setiap kota besar terus berlangsung tanpa solusi yang memuaskan semua pihak. Bukannya memberikan solusi, pemerintah melas mengatasi kemiskinan dengan cara kasar dan tidak berperikemanusiaan. Pemerinta seperti menutup mata atas kegagalan kebijakan ekonomi yag mengakibatkan kurangnya lapangan kerja dan tumbuhnya kemiskinan. Pemerintah seperti lari dari tanggung jawab dan tidak mengakui orang miskin juga adalah warga Indonesia yang sama haknya dengan warga lainnya yang berhak hidup.
Sebagai solusi untuk PKL, seharusnya pemerintah memberikan jalan dan mendukung kemandirian warga miskin untuk berusaha. Pemerintah bisa memberikan bantuan dengan membiarkan jalan-jalan untuk dijadikan Lokasi PKL dengan syarat ada petugas jalan raya yang mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Pemerintah bisa memberikan batasan luas bagi setiap kios pedagang. Mereka bisa membuat aturan bentuk kios dan
waktu berjualan. Bagi Pengamen dan Anak jalanan, pemerintah bisa lebih mengaktifkan lagi panti-panti asuhan dan memberikan dana bantuan untuk menampung setiap anak yang nantinya jadi penerus bangsa ini. Bagi para pengemis yang sering mengganggu kenyamanan warga lain, pemerintah sudah saatnya menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan kesempatan untuk membuka investasi padat modal yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja.
Semoga pemimpin bangsa ini bisa menjadi lebih bijaksana lagi lagi dalam mengambil kebijakan dan bisa mengayomi semua pihak.
Tapi apapun usaha mereka, baik menjadi PKL, pengamen atau pengemis, mereka harus menghadapi nasib sama yaitu dikejar-kejar secara tidak manusiawi oleh Sat POl PP. Mereka dikejar dan berusaha menghindar semampunya dari kejaran petugas, setelah ditangkap mereka yang melawan diseret paksa ke mobil dan dibawa ke Dinas Sosial setempat.Penertiban yang dilakukan oleh Pol PP dilakukan dengan alasan menjaga keindahan kota.
Masalah sosial yang sudah menjadi penyakit kronis setiap kota besar terus berlangsung tanpa solusi yang memuaskan semua pihak. Bukannya memberikan solusi, pemerintah melas mengatasi kemiskinan dengan cara kasar dan tidak berperikemanusiaan. Pemerinta seperti menutup mata atas kegagalan kebijakan ekonomi yag mengakibatkan kurangnya lapangan kerja dan tumbuhnya kemiskinan. Pemerintah seperti lari dari tanggung jawab dan tidak mengakui orang miskin juga adalah warga Indonesia yang sama haknya dengan warga lainnya yang berhak hidup.
Sebagai solusi untuk PKL, seharusnya pemerintah memberikan jalan dan mendukung kemandirian warga miskin untuk berusaha. Pemerintah bisa memberikan bantuan dengan membiarkan jalan-jalan untuk dijadikan Lokasi PKL dengan syarat ada petugas jalan raya yang mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Pemerintah bisa memberikan batasan luas bagi setiap kios pedagang. Mereka bisa membuat aturan bentuk kios dan
waktu berjualan. Bagi Pengamen dan Anak jalanan, pemerintah bisa lebih mengaktifkan lagi panti-panti asuhan dan memberikan dana bantuan untuk menampung setiap anak yang nantinya jadi penerus bangsa ini. Bagi para pengemis yang sering mengganggu kenyamanan warga lain, pemerintah sudah saatnya menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan kesempatan untuk membuka investasi padat modal yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja.Semoga pemimpin bangsa ini bisa menjadi lebih bijaksana lagi lagi dalam mengambil kebijakan dan bisa mengayomi semua pihak.
semoga pemilu kali ini emberikan perubahan di Indonesia
Amun kada salah, ada Perda yang mengharuskan pemilik Ruko menanam sebatang pohon. Tapi pernahkah dengar ada pemilik Ruko yang rukonya diobrak-abrik aparat Tartib karena tidak menanam pohon? Beda sekali perlakuannya terhadap PKL!