Kementerian Dalam Negeri mencatat, saat ini terdapat 17 dari 33 pimpinan daerah tingkat I atau gubernur berstatus tersangka. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah masih terus bergulir. Kasus terakhir yang baru saja diselesaikan adalah rencana penonaktifan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin. Agusrin diduga terlibat korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp23 miliar.
"Saat ini ada 17 gubernur tersangka, termasuk Gubernur Bengkulu. Dua malam lalu saya sudah tandatangani surat (penonaktifan). Mudah-mudahan dua tiga hari ke depan dari Presiden bisa segera keluar surat untuk dinonaktifkan," katanya dalam rapat kerja dengan DPD RI, Senin (17/1/2011).
Berita diatas saya kutip dari salah satu artikel Kompas.com, apa yang anda rasakan setelah sekilas artikel tersebut? Marah, sedih, jengkel, aneh, malu atau bahkan geli melihat parodi politik di negeri ini. Apa pun perasaan anda, itu sah- sah saja, khan yang merasakan anda sendiri.
Jujur saja, saya malu melihat realitas yang ada di negeri Indonesia ini, katanya kita sudah melaksanakan ”demokrasi”. Tapi ko’ demokrasinya abal – abal kaya gini. Lebih dari 50% kepala daerah setingkat gubernur bermasalah atau bahkan sudah jadi tersangka KORUPSI. Gimana suatu provinsi mau maju dan sejahtera, gubernurnya aja lagi pusing mikirin dirinya sendiri.
Fenomena ”Gubernur Korupsi”, katanya sih disebabkan oleh membengkaknya biaya kampanye pada saat pencalonan gubernur. Seorang gubernur bisa menghabiskan biaya lebih dari 60-100 milyar, sedangkan gaji mereka selama jadi gubernur rata-rata cuma 6 Milyar. kalau mau tau hitung-hitungannya coba cari di google aja ya. Ya iyalah mereka harus nombokin kekurangan biaya kampanye yang kurang lebih 594 M itu.
Ada metode yang simple untuk menilai seorang gubernur korupsi atau tidak (ini cara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lho), yaitu dengan melihat kebijakannya. Kalau kebijakannya murni pro rakyat (tanpa udang di balik batu) berarti gubernur itu bersih. Gubernur yang bersih juga bisa dilihat dari tegasnya gubernur melaksanakan perda yang sering bertentangan dengan kepentingan pengusaha.
Semoga Politik di negeri ini bisa lebih baik lagi dan tidak hanya untuk kepentingan para pengusaha saja tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia.
Berkunjung buat sahabat,
Terima kasih atas kunjungannya