Sebenarnya saya sudah pernah membahas tentang penggusuran PKL pada posting saya terdahulu. Tapi setelah melihat berita dari beberapa stasiun TV akhir-akhir ini, saya jadi agak gerah. Bagaimana anda melihat jeritan orang – orang miskin yang rumahnya digusuroleh aparat Pol PP Kota tertentu, tangisan pedagang kaki lima ketika barang dan lapak mereka dianggku ke truk Pol PP.
Penggusuran adalah bentuk arogansi pemerintah daerah yang tidak punya kreativitas dalam penyelesaian masalah sosial. Tidak ada PKL jika masyarakat bisa menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi lemah yang menjadi kaum marginal di Negara ini. Masyarakat tidak akan melanggar peraturan, jika mereka bisa bekerja dengan layak dan sejahtera. Tidak tersedianya lapangan kerja formal yang memadai, menyebabkan banyak orang menjatuhkan pilihannya pada sektor informal seperti menjadi PKL sebagai sandaran hidupnya. Seandainya mereka bisa memilih, mereka juga tidak akan memilih sebagai PKL, mungkin mereka akan memilih pekerjaan di Kantor atau di pabrik. Tapi apakah pemerintah bisa menyediakan hal tersebut?
Bahkan dalam jangka waktu dekat menurut Depnakertrans, akan ada 17.000 karyawan pabrik yang akan di PHK karena tidak tahan dengan krisis global. Berlarut-larutnya tarik ulur kepentingan antara buruh dan pengusaha atas terbitnya SKB 4 Menteri, juga menggambarkan pemerintah telah gagal dalam memfasilitasi Buruh dan Pengusaha.
Perkampungan kumuh juga tidak akan menjamur diperkotaan jika Pemerintah punya solusi rumah murah yang mampu digapai oleh orang miskin. Mereka memilih hidup dibawah rumah yang kumuh daripada harus membayar ratusan ribu untuk rumah setiap bulannya, bagaimana mereka bisa memikirkan rumah, sedangkan untuk makan esok hari saja mereka tidak tahu.
Untuk masalah PKL. Seharusnya Pemerintah lebih peduli. Pemerintah seharusnya memberikan fasilitas dan membantu PKL. Banyak hal yang bisa dilakukan, diantaranya :
Penggusuran adalah bentuk arogansi pemerintah daerah yang tidak punya kreativitas dalam penyelesaian masalah sosial. Tidak ada PKL jika masyarakat bisa menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi lemah yang menjadi kaum marginal di Negara ini. Masyarakat tidak akan melanggar peraturan, jika mereka bisa bekerja dengan layak dan sejahtera. Tidak tersedianya lapangan kerja formal yang memadai, menyebabkan banyak orang menjatuhkan pilihannya pada sektor informal seperti menjadi PKL sebagai sandaran hidupnya. Seandainya mereka bisa memilih, mereka juga tidak akan memilih sebagai PKL, mungkin mereka akan memilih pekerjaan di Kantor atau di pabrik. Tapi apakah pemerintah bisa menyediakan hal tersebut?
Bahkan dalam jangka waktu dekat menurut Depnakertrans, akan ada 17.000 karyawan pabrik yang akan di PHK karena tidak tahan dengan krisis global. Berlarut-larutnya tarik ulur kepentingan antara buruh dan pengusaha atas terbitnya SKB 4 Menteri, juga menggambarkan pemerintah telah gagal dalam memfasilitasi Buruh dan Pengusaha.
Perkampungan kumuh juga tidak akan menjamur diperkotaan jika Pemerintah punya solusi rumah murah yang mampu digapai oleh orang miskin. Mereka memilih hidup dibawah rumah yang kumuh daripada harus membayar ratusan ribu untuk rumah setiap bulannya, bagaimana mereka bisa memikirkan rumah, sedangkan untuk makan esok hari saja mereka tidak tahu.
Untuk masalah PKL. Seharusnya Pemerintah lebih peduli. Pemerintah seharusnya memberikan fasilitas dan membantu PKL. Banyak hal yang bisa dilakukan, diantaranya :
- Menyediakan tempat yang layak dan promosi gratis bagi lokasi PKL berdagang yang tidak menggangu lalu lintas sekaligus ramai oleh konsumen.
- Membantu sarana dengan memperindah tempat berjualan PKL, sehingga terlihat indah dan tidak kumuh.
- Membina PKL tersebut dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota.
- Memberikan pelatihan tentang pelayanan yang baik dan membantu pariwisata daerah tersebut.
- Konsisten menjaga daerah-daerah yang belum tempati PKL dan segera membersihkannya sebelum tempat itu menjadi pusat PKL sehingga mudah dibersihakan
Untuk masalah pemukiman kumuh, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, diantaranya :
Tulisan diatas tidak dimaksudkan untuk menyinggung siapa pun, tetapi hanya untuk mengetuk pintu hati para penguasa agar lebih berempati dan adil pada kaum miskin, jangan menjadikan mereka musuh, tetapi manjadikan mereka saudara yang harus dibantu.
- Menyediakan perumahan layak yang murah, atau kalau bisa gratis untuk kalangan yang benar-benar tak mampu.
- Segera membersihkan kawasan yang disinyalir akan menjadi perumahan kumuh sehingga tidak menjadi besar.
Tulisan diatas tidak dimaksudkan untuk menyinggung siapa pun, tetapi hanya untuk mengetuk pintu hati para penguasa agar lebih berempati dan adil pada kaum miskin, jangan menjadikan mereka musuh, tetapi manjadikan mereka saudara yang harus dibantu.
waduh...
saya jadi bingung...
sebenernya yang perlu dibina itu yang ngusur ato yang digusur..
soalnya kalo dilihat hampir sama, yang digusur ga tau aturan dan semaunya sendiri (sebagian) dan yang nggusur ga punya rasa kemanusiaan..