Mengurangi Korupsi di Dunia Birokrasi

Mengutip tulisan dari http://nusantaranews.wordpress.com yang mengemukakan bahwa indonesia adalah negara terkorup dalam daftar 16 Negara Terkorup di Asia Pasifik* oleh PERC 2010. berikut ini daftarnya :

1. Indonesia (terkorup)
2. Kamboja (korup)
3. Vietnam (korup)
4. Filipina (korup)
5. Thailand
6. India
7. China
8. Taiwan
9. Korea
10. Macau
11. Malaysia
12. Jepang
13. Amerika Serikat (bersih)
14. Hong Kong (bersih)
15. Australia (bersih)
16. Singapura (terbersih)

Memalukan memang, tapi itulah kenyataan negara kita. Salah satu penyumbang korupsi adalah dari birokrasi. Kita bisa melihat berapa banyak pejabat yang terkait kasus korupsi baik setelah menjabat atau saat menjabat. Tidak terhitung lagi, gubernur atau mantan gubernur, bupati dan mantan bupati yang menghuni jeruji besi karena kasus korupsi. Tidak lupa para anggota dewan yang notebene adalah wakil rakyat yang seharusnya melalukan fungsi pengawasan pun ikut ”berpartisipasi” dalam korupsi.

Setelah membaca situasi yang ada, salah satu penyebab korupsi khususnya dilingkungan birokrat adalah kurang jelasnya reward dan punishment. Ada pegawai yang baik dan rajin bekerja, tapi gajinya sama saja dengan pegawai yang kerjanya cuma datang, baca koran, ngobrol dan tidak menghasilkan apa-apa. Seandainya peraturan pegawai baik swasta atau negeri jelas dalam memberikan reward, maka orang akan berlomba-lomba bersaing dalam berprestasi kerja. Reward tersebut akan menjadi indikator kualitas kerja yang baik, sedangkan pegawai yang malas harus mendapat hukuman yang tegas bahkan kalau perlu dipecat saja jika tidak bisa memberikan kontribusi bagi kantor.

Mungkin itu dulu sedikit tulisan saya, semoga ada pihak yang berwenang yang membaca tulisan ini dan bisa melakukan perbaikan dari peraturan yang ada.

Artikel yang berhubungan